Turut sertanya operator dalam dalam bisnis periklanan yang cukup ramai diberitakan akhir akhir ini mencapai titik nadir baru dengan mulai beroperasinya di beberapa website nirlaba. Kali ini website yang menjadi sasaran adalah wikipedia, salah satu website yang menjadi referensi informasi dalam bentuk ensiklopedi. Berbeda dengan sebelumnya dimana praktik ini dilakukan oleh Telkomsel dan XL, kali ini wikipedia dijadikan sasaran oleh Speedy --layanan internet pita lebar milik induk perusahaan Telkomsel.Seperti telah diberitakan sebelumnya, para pelaku industri online menolak tindakan dari penyedia jasa internet yang memasang iklan di website mereka tanpa izin. Penolakan ini disebabkan beberapa hal namun yang paling parah karena materi iklan seringkali mempromosikan kompetitor dari website yang dipasangi iklan. Misalkan di salah satu website marketplace ada iklan marketplace lainnya. Ada juga praktik yang sangat tidak elok yaitu pemasangan konten yang agak bertema "dewasa" pada website tanpa ijin seperti bisa dilihat dibawah ini.Di Amerika perseteruan antara ISP dan pemilik website juga sudah pernah terjadi, seperti terjadi pada Netflix dan beberapa ISP seperti Comcast dan Verizon. Perseteruan ini akhirnya diselesaikan dengan adanya pembayaran dari Netflix ke beberapa ISP tersebut. Apabila bercermin dengan kasus yang terjadi di Amerika ini, ujungnya adalah penyedia layanan e-commerce harus membayar ke ISP supaya websitenya bebas iklan.Kalau website e-commerce yang jelas menghasilkan uang mungkin akan ada kesepakatan seperti itu. Tapi bagaimana dengan website yang nirlaba seperti wikipedia ? rasanya tidak mungkin penyelenggara layanan tersebut membayar ke ISP di Indonesia. Tentu yang akhirnya paling dirugikan adalah pengguna jasa internet seperti kita ini, sepertinya tidak ada pilihan bagi kita untuk menikmati layanan internet tanpa iklan.Jika kamu peduli terhadap hal ini, bisa mulai dengan menandatangani petisi penghentian iklan intrusif di laman ini. Sampai sekarang petisi tersebut sudah ditandatangani 17.000 orang dari persyaratan 25.000 orang untuk bisa dikirimkan ke institusi yang berwenang.
